Apa bedanya Pajak dan Retribusi

Pajak dan Retribusi

Sebagai warga negara, ada kewajiban yang harus kita penuhi terhadap negara. Banyak dari kita yang menuntut banyak hal dari pemerintah, tetapi kita lupa bahwa kita juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bisa menikmati hak. Sudah menjadi hal yang umum bahwa kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu sebelum kita bisa menikmati hak kita. Nah, berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi terhadap negara, Anda mungkin sudah cukup akrab dengan beberapa jenis pungutan yang dilakukan oleh negara. Pajak menjadi salah satu jenis pungutan yang dilakukan oleh negara yang wajib Anda penuhi jika Anda ingin bisa menikmati berbagai macam hak yang ingin Anda dapatkan. Selain pajak, tentu masih ada berbagai macam jenis pungutan lain yang dibebankan oleh negara pada warganya. Salah satu jenis pungutan yang juga harus ditanggung oleh warga negara Indonesia adalah retribusi. Keduanya sama-sama merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara, tetapi Anda mungkin belum mengetahui lebih dalam mengenai perbedaaan yang ada di antara dua jenis pungutan ini. Perlukah mengetahui lebih jauh mengenai perbedaan kedua jenis pungutan ini? Jika Anda ingin menjadi warga negara yang baik yang mau memenuhi kewajiban tanpa beban, tidak ada salahnya memahami perbedaan di antara pajak dan retribusi lebih jauh.

PajakRetribusi
Dasar HukumUndang-UndangPeraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Pejabat yang lebih rendah
Balas JasaTidak langsungLangsung dan nyata terhadap individu yang bersangkutan
ObjekUmum (contohnya penghasilan, kendaraan, laba perusahaan, kekayaan)Individu tertentu yang menggunakan jasa pemerintah
SifatDapat dipaksakan menurut Undang-Undang sehingga wajib dibayarkan. Jika tidak dipenuhi, objek akan dikenai sanksiDapat dipaksakan. Namun, paksaan tersebut bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah tersebut
Lembaga PemungutPemerintah (negara) baik pemerintah pusat maupun daerah.Pemerintah daerah
TujuanKesejahteraan umumKesejahteraan individu yang menggunakan jasa pemerintah tersebut
PengelolaDirektorat Jenderal PajakDinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

 Dasar Hukum, Objek, dan Sifat

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengertian pajak, kita perlu menengok sebentar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 mengenai perpajakan. Undang-undang ini berisi ketentuan umum mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut, pajak yang dimaksud adalah kontibusi yang wajib dibayarkan pada negara yang terutang tidak hanya oleh orang pribadi melainkan juga oleh badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan daerah yang mempunyai peran penting untuk membiayai segala rencana pelaksanaan pemerintah daerah. Menurut undang-undang tersebut, retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran jasa maupun izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah demi kepentingan pribadi atau badan.

Balas Jasa

Dari pembayaran pajak ini, warga negara tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah. Pajak tersebut juga akan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Satu poin penting yang bisa kita ambil dari pengertian tersebut adalah bahwa individu atau badan yang membayar pajak tersebut tidak akan mendapatkan kontrapestasi individual secara langsung. Dengan kata lain, individu yang telah membayar kewajiban pajaknya tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak yang sudah mereka lakukan.

Selanjutnya kita bisa mempelajari lebih jauh mengenai pengertian restribusi. Restribusi merupakan pungutan yang dikenakan pada masyarakat yang menggunakan fasilitas atau jasa yang ditawarkan oleh negara. Dengan demikian, masyarakat yang membayar retribusi akan mendapatkan balas jasa secara langsung yang tak lain berupa fasilitas maupun jasa yang ditawarkan oleh negara tersebut. Bisa dikatakan bahwa retribusi mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi individu yang sudah dibayarkan.

Lembaga Pemungut dan Pengelola

Hal selanjutnya yang perlu digarisbawahi mengenai pajak adalah mengenai cara pengambilan pajak itu sendiri. Pajak diambil oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pungutan pajak tersebut tentu tidak dilakukan secara sembarangan karena pajak yang dikenakan pada warga negara akan disesuaikan dengan surat ketetapan pajak. Segala jenis pajak yang berasal dari pemerintah pusat termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari pajak, wajib pajak akan mendapatkan imbalan secara tidak langsung berupa fasilitas negara yang bersifat lebih umum.

Jika pajak pusat dikelola oleh Dirjen Pajak, retribusi boleh dikatakan sebagai pajak daerah yang akan dikelola oleh lembaga yang berbeda yakni Dinas Pendapatan Dearah (Dispenda). Bisa dikatakan bahwa retribusi dibayarkan bagi jasa yang akan dinikmati oleh kepentingan pribadi maupun umum secara langsung. Sebagai contoh, ketika Anda mengunjungi sebuah tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah, Anda akan membayar retribusi dan Anda akan langsung bisa menikmati fasilitas yang dibangun pemerintah pada tempat wisata tersebut.

Prinsip dan Unsur Pajak

Ada empat prinsip pajak. Pertama adalah prinsip keadilan yang memberikan penyesuaian terhadap kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu, ada pula prinsip kecocokan yang berarti bahwa pajak yang dibebankan pada warga tidak boleh memberatkan wajib pajak tersebut. Masih ada prinsip kepastian yang menunjukkan bahwa pajak dikenakan pada wajib pajak dengan pungitan yang jelas dan tegas kepastian hukumnya. Terakhir adalah prinsip ekonomi yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak tersebut harus pula melakukan pertimbangan matang terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Unsur pajak juga menjadi hal lain perlu Anda pelajari mengenai pajak. Unsur pajak yang pertama adalah subjek pajak yang merupakan individu yang diwajibkan membayar pajak seperti artis, pengusaha, pegawai, dan lain-lain. Unsur selanjutnya adalah objek pajak yang merupakan jasa atau barang yang dikenakan pajak seperti laba perusahaan, royalti, penghasilan, tanah, maupun bangunan. Unsur terakhir adalah tarif pajak yang merupakan ketentuan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak terhadap negara. Tarif pajak sendiri mempunyai berbagai bentuk termasuk tarif pajak progresif dengan presentase meningkat dan tarif pajak degresif dengan presentase menurun. Selain itu, masih ada tarif pajak proporsional dengan presentase sama dan tarif pajak tetap dengan presentase antara progresif dan digresif.

Comments

comments