Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Pada dasarnya hukum yang ada di Indonesia tidak hanya terdiri dari hukum perdata dan pidana. Namun karena hukum perdata dan pidana ini lebih banyak berkaitan dengan masyarakat, keduanya menjadi lebih banyak dikenal. Sehingga istilah hukum perdata dan pidana ini sendiri seharusnya tidak asing lagi di masyarakat. Meski bukan merupakan istilah yang asing, namun bisa dipastikan sebagian besar masyarakat tidak memahami secara mendalam mengenai hukum perdata dan pidana ini.

Hukum PidanaHukum Perdata
IsiHak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakatMengatur hubungan antar masyarakat
PelaksanaanHukuman dijatuhkan setelah ada gugatanHukuman dijatuhkan oleh pengadilan tanpa ada gugatan
PenafsiranDiperbolehkan membuat berbagai macam penafsiran hukum perdataPenafsiran secara autentik, hanya ditafsirkan dengan satu arti menurut kata yang terdapat dalam Undang-undang
Contoh kasusPencemaran nama baik, perceraian, sengketa lahan, perebutan hak asuh anak, hak patenPembunuhan, Pencurian, Pemerkosaan, Penyelewengan pajak, Narkoba

Isi hukum perdata dan pidana

Untuk mengerti mengenai hukum perdata dan pidana, memahami isinya dari kedua hukum tersebut adalah keharusan. Isi dari hukum perdata dan pidana menunjukkan bagaimana kedua hukum tersebut bekerja di Indonesia. Hukum perdata sendiri merupakan hukum yang berisi mengenai hak-hak dan kepentingan antara individu satu dan individu lainnya di dalam masyarakat. Isi dari hukum perdata membuat hukum ini juga dikenal sebagai hukum privat atau sipil.

Dengan kata lain, hukum perdata ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama penduduk atau masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh paling mudah dari pengaturan yang dilakukan oleh hukum perdata adalah mengenai perkawinan, waris harta, kematian, kepemilikan harta benda, hingga berbagai jenis kegiatan atau tindakan usaha yang dilakukan masyarakat yang bersifat perdata.

Hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya lebih banyak menganut sistem hukum Eropa khususnya Belanda. Hal ini merupakan imbas dari penjajahan yang dilakukan Belanda selama puluhan hingga ratusan tahun lamanya di Indonesia. Di Eropa sendiri memiliki pembagian hukum yang terdiri dari hukum sipil dan privat. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia. Jika terdapat hukum privat, maka Indonesia juga memiliki hukum sipil atau dikenal dengan hukum pidana.

Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang berisi mengenai aturan atau hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Sehingga hukum pidana ini lebih kepada tata tertib tertulis resmi yang ada di masyarakat. Di dalamnya terdapat aturan-aturan mengenai perbuatan yang dilarang atau termasuk tindakan pidana yang dilakukan di masyarakat. Termasuk sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan jika melakukan tindakan yang dilarang tersebut.

Keberadaan hukum pidana ini bukanlah tiba-tiba ada atau dibuat sendiri dan tidak berkaitan dengan hukum lainnya. Namun adanya hukum pidana ini justru mengacu pada hukum-hukum dan norma yang telah ada di masyarakat. Sehingga keberadaan hukum pidana di Indonesia justru menjadi penunjang atau menguatkan hukum-hukum atau norma yang telah ada sebelumnya seperti norma agama, norma adat hingga norma-norma kesusilaan.

Contoh pelanggaran hukum pidana antara lain: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba,  penyelewengan pajak dan lainnya. Sedangkan contoh kasus hokum perdata antara lain: sengketa lahan, pencemaran nama baik, perceraian, perebutan hak asuh anak, hak paten dan lainnya.

Pelaksanaan hukum perdata dan pidana

Selain isinya yang berbeda, baik hukum perdata dan pidana juga dilaksanakan dengan cara yang berlainan. Dalam pelaksanaan hukum perdata, pelanggaran terhadap hukum ini tidak dapat langsung diberi sanksi atau tindakan hukum tertentu. Pengadilan atau hakim tidak berhak memberikan hukuman atau tindakan hukum tertentu kepada seseorang yang melanggar hukum pidana sebelum seseorang atau orang lain mengajukan gugatan terhadap pelanggar.

Hakim dalam hal ini sebagai wakil dari pihak yang berwenang pengadilan, hanya dapat menjatuhkan sanksi hukum perdata jika terdapat gugatan yang menggugat seorang pelanggar. Seseorang yang merasa dirugikan atas tindakan orang lain yang melanggar hukum perdata harus mengadukan pelanggar. Sehingga terdapat pihak penggugat dan yang tergugat. Dalam kondisi ini hakim atau pengadilan akan mengambil tindakan atau sanksi hukum untuk tergugat.

Tentunya hukum atau sanksi yang diberikan kepada pihak tergugat harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga pihak yang melakukan pelanggaran harus membayar ganti rugi yang diberikan kepada pihak penggugat dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan. Hal yang berbeda justru terjadi pada pelaksanaan hukum pidana. Jika tindakan sanksi hukum perdata hanya dapat dilakukan dalam kondisi ada penggugat dan tergugat, tidak demikian dengan hukum pidana.

Hukum pidana dapat dilaksanakan bahkan tanpa adanya penggugat. Seseorang yang melanggar hukum pidana dapat dijatuhi hukuman atau sanksi bahkan tanpa ada seorang penggugat yang merasa dirugikan. Sehingga hakim dalam hal ini yang mewakili pengadilan dapat langsung mengambil tindakan atau langsung menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggar.

Setelah pelanggaran hukum pidana dilakukan, alat perlengkapan negara dalam hal ini pihak kepolisian, jaksa hingga hakim harus segera bertindak. Nantinya pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana ini akan menjadi saksi. Sementara jaksa akan menjadi pihak penggugat. Meski pelaksanaan hukum pidana dapat dilakukan tanpa ada gugatan, namun tidak menutup kemungkinan jika terjadinya pelanggaran baru dapat dilakukan tindakan setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contoh kasus pidana dengan aduan adalah pemerkosaan.

Penafsiran hukum perdata dan pidana

Perbedaan lain yang terdapat pada hukum perdata dan pidana terletak pada cara penafsirannya. Pada hukum perdata, diperbolehkan untuk membuat tafsiran atau interpretasi yang berbeda-beda terhadap undang-undang hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia sendiri mengacu pada hukum perdata di Belanda. Sementara undang-undang perdata yang ada di Indonesia merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek atau BW yang ada di Belanda.

Kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia sendiri terdiri dari 4 bagian. Buku pertama berisi tentang perorangan yang mengatur hukum perseorangan di dalam keluarga. Buku dua mengenai kebendaan seperti mengatur hukum tentang waris. Buku ketiga mengenai perikatan yang termasuk di dalamnya kitab undang-undang hukum dagang. Sementara kitab yang keempat adalah mengenai daluarsa dan juga pembuktian yang mengatur tentang batas atau tenggat waktu.

Sementara hukum pidana sendiri tidak boleh ditafsirkan dengan cara multitafsir. Artinya tidak boleh ada tafsir yang berlainan saat berkaitan dengan hukum pidana. Penafsiran hukum pidana harus dilakukan berdasarkan arti kata yang terdapat di dalam undang-undang pidana tersebut. Hal ini seringkali disebut sebagai penafsiran autentik mengingat tidak bolehnya adanya penafsiran yang berbeda dalam sebuah hukum pidana.

Penafsiran yang bersifat autentik ini menjadikan sumber hukum pidana tidak hanya berasal dari hukum tertulis namun juga tidak tertulis. Selain itu kitab undang-undang hukum pidana juga memiliki sistematika tersendiri yang terdiri dari buku satu tentang ketentuan umum, sementara buku dua mengenai kejahatan umum. Dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Selain itu hukum pidana ini juga menggunakan asas dan delik hukum pidana.

Asas hukum pidana ini terdiri dari asas legalitas, tindakan pidana tanpa kesalahan dan asas teritorial yang berarti bahwa hukum pidana Indonesia hanya berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi di negara Indonesia. Terdapat juga asas nasionalitas aktif yang berarti bahwa segala ketentuan dari hukum pidana ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sementara asas nasionalitas pasif berarti ketentuan yang berasal dari hukum pidana berlaku atas semua pelanggaran pidana yang dapat merugikan negara.

Sumber:

Comments

comments