Apa bedanya Desa dan Kelurahan

Desa dan Kelurahan

Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang terbagi lagi menjadi berbagai kabupaten. Secara administrasi wilayah, kelompok terkecil dari sebuah provinsi adalah kelurahan dan desa. Namun demikian, meski keduanya adalah kesatuan pemerintahan terkecil pada suatu area, tetap ada beberapa hal yang membedakan keluarahan dan desa. Berikut adalah perbedaan desa dan kelurahan yang bisa Anda pelajari lebih lanjut.

DesaKelurahan
DefinisiKumpulan unit kecil dalam masyarakat terdiri dari kumpulan pemukiman penduduk yang biasa disebut kampung.Kumpulan unit desa yang dikendalikan oleh seorang lurah dan untuk beberapa peristiwa tertentu desa juga bisa diubah menjadi kelurahan
PemimpinKepala DesaLurah
Status PemimpinLewat MusyawarahMengikat, termasuk anggota PNS
Masa Jabatan PemimpinMaksimal 2 periode
(1 periode = 5 tahun)
Aturan pensiun PNS
Dewan PertimbanganBadan Perwakilan Desa (BPD)Dewan Kelurahan
Luas daerah< 3 km2> 3 km2
Jumlah Kepala Keluargasekitar 100 KK> 200 KK

Pemimpin

Desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa umumnya dipilih oleh anggota masyarakat yang mendiami desa tertentu melalui sistem musyawarah mufakat. Kepala desa umumnya bisa diganti sewaktu-waktu atau dalam periode waktu tertentu, ketika sang kepala desa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi aspirasi warganya. Sedangkan Kelurahan  umumnya dipimpin oleh seorang lurah yang secara administratif diangkat oleh Bupati/ Walikota. Status dari seorang Lurah umumnya mengikat dan termasuk anggota PNS

Masa jabatan

Adanya perbedaan antara sistem pengangkatan lurah dan kepala desa, menjadikan ada perbedaan lain yang bisa dilihat terkait masa jabatan. Masa jabatan lurah umumnya lebih lama dibandingkan seorang kepala desa. Kepala desa bisa dipilih dua kali berturut-turut oleh masyarakatnya dengan masa jabatan 5 tahun per periode. Namun demikian, proses tersebut hanya akan terjadi jika sang kepala desa bersangkutan benar-benar profesional dan mampu memfasilitasi semua warganya dalam penyelesaian berbagai masalah. Lain halnya dengan lurah yang lama jabatannya disesuaikan dengan aturan pensiun seorang PNS.

Dewan Pertimbangan

Untuk keperluan resmi ada badan pertimbangan khusus yang sengaja dibentuk untuk mengatasi permasalahan di kelurahan dengan nama Dewan Kelurahan. Sebuah desa juga memiliki dewan yang digunakan untuk menampung aspirasi warganya disebut Badan Perwakilan Desa (BPD)

Syarat pembentukan

Perbedaan antara kelurahan dan desa juga dapat terlihat dari syarat pembentukan wilayah secara administratif. Untuk membentuk sebuah kelurahan ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dan jelas berbeda dengan persyaratan terbentuknya sebuah desa, seperti:

  1. Luas area

Sebuah tempat bisa disebut sebagai kelurahan ketika luas wilayah yang dimilikinya lebih dari 3-4km2. Karena umumnya luas area tersebut akan berhubungan dengan fasilitas yang diberikan. Berbeda dengan desa yang umumnya hanya memiliki luas area kurang dari 3km2.

  1. Jumlah penduduk

Sebuah tempat yang disebut kelurahan ketika jumlah penduduk yang ditangani lebih dari 200KK. Lain hanya dengan desa yang umumnya hanya menangani sekitar 100 KK saja.

  1. Fasilitas

Jika dilihat dari segi fasilitas, kelurahan memiliki fasilitas yang jauh lebih banyak daripada desa, mulai dari kantor pemerintahan untuk melayani berbagai urusan administratif masyarakat, jalan  atau jalur perhubungan yang lebih lancar, puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, maupun fasilitas lainnya. Berbeda dengan desa yang umumnya hanya memiliki fasilitas terbatas untuk melayani warganya.

Pola persebaran

Ada satu hal yang menandai perbedaan desa dan kelurahan yaitu pola persebaran areanya. Sebuah desa umumnya memiliki pola persebaran, seperti:

v Pola memanjang

Disebut dengan pola memanjang apabila desa tersebut dibentuk sesuai dengan pola jalan, dimana KK yang masuk dalam desa adalah orang-orang yang rumahnya saling berhadapan dengan jalan raya atau jalan desa. Pola memanjang juga dapat diterapkan saa ada sungai, dimana KK yang masuk desa adalah pemilik rumah yang bangunan rumahnya mengikuti aliran dan bentuk sungai. Prosedur lain untuk pola memanjang adalah ketika rumah seorang penduduk mengikuti area rel kereta api maupun pola pantai.

v Pola menyebar

Dikatakan pola menyebar apabila penduduk memiliki rumah yang terletak di daerah pegunungan maupun dataran tinggi, sehingga jarak antara KK satu dengan lainnya sering berjauhan.

v Pola tersebar

Dikatakan pola tersebar ketika desa yang bersangkutan terbentuk sebagai akibat kontur tanah maupun demografi yang tidak teratur, dimana seorang penduduk biasanya memiliki tempat tinggal yang berjauhan dengan penduduk lainnya.

Ketika desa memiliki pola persebaran seperti diatas, lain halnya dengan kelurahan yang umumnya meliputi satu atau dua jenis pola persebaran sekaligus untuk memudahkan pengaturan administratif.

Pembiayaan kegiatan

Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat dilihat dari segi pembiayaan yang berlangsung selama kegiatan operasional. Secara umum, kelurahan mendapat pendanaan dari APBD yang sudah dianggarkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah desa yang mendapatkan dana dari beberapa sumber, seperti:

v Dana hibah atau sumbangan dari pihak tertentu yang jumlahnya tidak mengikat,

v Bantuan keuangan dari kelurahan yang dianggarkan untuk masalah tertentu seperti pembangunan jalan desa, pasar, maupun lainnya,

v Pendapatan asli desa yang dikumpulkan secara sukarela dari berbagai usaha yang diterapkan didalam desa bersangkutan, seperti iuran desa, kas dari pasar desa, hasil swadaya penduduk desa, dan sumber dan lainnya.

Sifat masyarakat

Karena kelurahan meliputi banyak desa, secara umum, penduduk yang ada didalamnya tidak akan mampu mengenali penduduk yang ada pada desa lain. Itulah sebabnya, penduduk yang tinggal di area kelurahan lebih bersifat individual. Berbeda halnya dengan desa, dimana penduduknya masih memiliki adat yang sangat kuat, gotong royong, dan menyelesaikan segala permasalahan dengan sistem kekeluargaan.

Wewenang pemimpin

Perbedaan desa dan kelurahan lainnya berhubungan dengan wewenang yang dimiliki oleh seorang lurah dan kepala desa. Seorang kepala desa memiliki wewenang seperti menjadi penengah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat RW. Sedangkan lurah memiliki wewenang yang lebih tinggi apabila ada beberapa masalah administratif maupun adat yang tidak bisa diselesaikan di tingkat desa. Lurah juga memiliki wewenang yang lebih banyak, dimana lurah berhak untuk mengurus berbagai masalah administratif seperti KTP, KK, pengantar surat pernikahan, dan lainnya.

Referensi:

Comments

comments